Komisi VII DPR meminta Pemerintah segera melakukan reformasi pada sektor ketenagalistrikan, khususnya menyangkut sistem tariff listrik dan mekanisme subsidi listrik.“Kami minta pemerintah segera mereformasi sektor ketenagalistrikan secara menyeluruh,” kata Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsya usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Banten di Serang, Banten, Selasa (9/3/2010)

Menurut Riefky, reformasi itu pasti akan membuat roadmap (peta jalan) yang pasti. Ia mencontohkan, reformasi pada sistem tarif yang secara bertahap merefleksikan biaya produksi yang efisien dan subsidi listrik hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Riefky menambahkan, apabila roadmap listrik dibuat dengan baik dan berjalan, maka hal itu akan membuat PLN menjadi sehat, meringankan beban APBN. “Yang lebih penting lagi, pemberian subsidi akan semakin berkeadilan dan tepat sasaran, serta dapat mendorong perekonomian makin sehat,” terangnya

Terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan tarif dasar listrik, Riefky menegaskan Komisi VII masih akan membahas dengan Pemerintah tentang rencana kenaikan tersebut. “Itu baru pernyataan dari pemerintah, harus mendapat persetujuan Komisi VII,” katanya

            Dia menjelaskan, Komisi VII masih harus membahas juga melihat dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat pelanggan maupun pihak industri. “Jangan terburu-buru. Jangan ada kenaikan sampai ada pembahasan di DPR,” kata Riefky. Pembahasan dijadwalkan awal April setelah masa reses berakhir.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Romahurmuziy (Fraksi PPP) menambahkan pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan TDL. Sesuai dengan UU nomor 30/2009 tentang ketenagalistrikan pasal 34 ayat 1 dijelaskan, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik harus dengan persetujuan DPR.

            “Selain itu, dalam situasi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya pulih yang berimbas ke perekonomian nasional, peningkatan TDL hanya akan menambah beban masyarakat tidak mampu,” ujar Politisi yang akrab disapa Romi. (sw)